TNI dan Polri akan tetap melakukan aksi sweeping terhadap aktivitas PKI, hal ini terlihat dari komitment kedua instansi tersebut untuk tetap bekerja sama memberantas PKI.
Badrodin Haiti mengungkapkan bahwa kepolisian tidak mempermasalahkan jika TNI ikut menangkap orang-orang yang mengenakan atribut palu dan arit seperti lambang Partai Komunis Indonesia.
“TNI menganggap bahwa orang yang menggunakan atribut-atribut seperti PKI, lambang palu-arit, dianggapnya tertangkap tangan. Oleh karena itu, siapa saja yang menangkap tangan boleh melakukan penangkapan,” ujar Badrodin di Mabes Polri, sebagaimana dilansir kompas,
Senada dengan Kapolri, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa TNI akan tetap menjalankan undang-undang yang ada, yaitu melakukan penindakan terhadap aktivitas yang berhubungan dengan PKI.
BACA JUGA: NGERI BACANYA..!!! Bersiap Siagalah,! Baca Ini Seruan Habib Rizieq Jika Ahok Jadi Menang PILKADA 2017..!!!
Bahkan Jendral Gatot mengungkapkan bahwa siapa pun yang melihat adanya pelanggaran, bahkan masyarakat pun, wajib bertindak.
BACA JUGA: "Kacaunya NKRI", SBY dan Prabowo akan Bersatu Galang Kekuatan Rakyat untuk Bergerak!!
Polemik soal sweeping PKI menjadi bahan pembicaraan publik setelah Presiden Jokowi meminta Panglima TNI dan Kapolri menghentikan aksi sweeping PKI dengan dalih demokrasi. Baca juga: Presiden Jokowi Perintahkan TNI dan Polri untuk Hentikan Sweeping PKI.
BACA JUGA: Jelang Hari Kemerdekaan 17 Agustus, Jokowi Akui Yahudi Sebagai Agama Sah dan Ijinkan Berkembang di Indonesia
Sebelumnya Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menindak pelaku yang menyebarkan paham komunis dengan pendekatan hukum.
Sejak itu polisi dan TNI semakin gencar membubarkan melakukan penyitaan barang-barang yang dikaitkan dengan komunisme. Sebelum muncul instruksi itu, polisi dan TNI sudah berulang kali membubarkan diskusi, peluncuran buku hingga melarang pemutaran film.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengingatkan penegak hukum agar tidak berlebihan menggunakan kewenangannya membubar paksa acara yang dihelat kelompok tertentu. Negara berlandaskan hukum, tapi masyarakat memiliki hak dalam demokrasi.
"Maka tidak bisa kemudian polisi dan juga termasuk aparat TNI itu over akting berlebihan melakukan sweeping, enggak bisa ini negara demokrasi," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta,
Pramono mengatakan Presiden Joko Widodo telah menghubungi Kapolri Badrodin Haiti dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Mereka diminta mengingatkan anak buahnya agar tidak semena-mena lagi. Khususnya pembubaran acara yang digelar kelompok tertentu atau sweeping barang yang kerap dikaitkan dengan komunisme atau PKI.
"Presiden secara tegas, secara jelas menyampaikan pada Panglima TNI pada Kapolri, untuk segera menertibkan aparaturnya tidak melakukan sweeping. Zaman demokrasi tidak ada lah sweeping-sweeping seperti itu," katanya.
Rentetan acara diskusi dan pemutaran film diketahui telah dibubar paksa oleh polisi dan TNI. Sebut saja pemutaran film dokumenter Pulau Buru Tanah Air Beta yang dituding bagian dari propaganda komunisme. Polisi juga membubarkan acara peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia di Sekretariat AJI Yogyakarta.
Goods....!
ReplyDelete